BI Sebut Transaksi Digital akan Gerus Peredaran Uang Tunai
Rumah Sahabat - Bank Indonesia (BI) mengatakan maraknya sistem keuangan digital dalam beberapa tahun mendatang bisa mengurangi peredaran uang tunai, meski memang tidak akan mungkin tergantikan seluruhnya dengan kehadiran transaksi nontunai.
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Erwin Haryono mengatakan perubahan pola pembayaran ini sejatinya hal lumrah di negara lain. Ia mencontohkan China yang proporsi transaksi uang tunainya sudah kian tergeser dengan kehadiran uang elektronik.
"Di negara-negara lain uang kertas masih dipakai, tapi lama-lama proporsinya berkurang, sehingga bentuk penggunaan uangnya bergeser. Tapi itu menimbulkan konsekuensi tersendiri," jelas Erwin, Senin (27/5).
Konsekuensi tersebut, lanjut Erwin, adalah kebijakan pembayaran digital yang mumpuni. Maka itu, BI tengah melakukan peta jalan Sistem Pembayaran Indonesia 2025 mendatang yang terdiri dari lima poin.
Persiapan itu terdiri dari integrasi antara perbankan dan perusahaan teknologi berbasis jasa keuangan (financial technology/fintech), digitalisasi perbankan melalui aktivitas pembukaan data perbankan (open banking), dan integrasi keuangan digital ke kegiatan ekonomi.
Selain itu, persiapan aturan perlindungan konsumen dan persaingan usaha antar penyedia jasa keuangan digital, serta aturan mengenai keuangan digital antar negara (cross border).
"Jadi bentuk konsekuensinya adalah banyak policy (kebijakan). Termasuk mengenai stabilitas sistem keuangan, itu juga harus dikaji. Kami perlu meyakinkan semua pihak, bahwa proses penciptaan sistem uang digital tetap in control (dalam kendali)," tutur dia. Agen BandarQ
Sementara itu, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih mengatakan penggunaan transaksi elektronik semakin marak setelah kode QR standar Indonesia (QR Indonesian Standard/QRIS) benar-benar efektif. Ke depan, BI berharap sistem QRIS ini bisa mencontoh Prompt Pay yang berlaku di Thailand, yakni sistem transaksi menggunakan QR code yang sama-sama telah terstandarisasi.
"Jadi bantuan sosial hingga investasi di Thailand itu juga memakai Prompt Pay, pembayaran jadinya bisa dilakukan 24 jam 7 hari seminggu," terangnya.
Ke depan, ia menaksir penggunaan transaksi digital berbasis gawai akan semakin marak lantaran pengguna ponsel pintar di Indonesia juga akan terus meningkat. Selain itu menurut dia pembayaran digital ke depan memiliki banyak manfaat, seperti waktu transaksi yang cepat dan biaya transaksi yang efisien.
"Biaya transfernya juga akan turun, yang tadinya antar bank biaya transfernya Rp6.500 charge-nya bisa turun jadi Rp3.500 tapi kalau semua sudah terintegrasi," jelas dia.
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Erwin Haryono mengatakan perubahan pola pembayaran ini sejatinya hal lumrah di negara lain. Ia mencontohkan China yang proporsi transaksi uang tunainya sudah kian tergeser dengan kehadiran uang elektronik.
"Di negara-negara lain uang kertas masih dipakai, tapi lama-lama proporsinya berkurang, sehingga bentuk penggunaan uangnya bergeser. Tapi itu menimbulkan konsekuensi tersendiri," jelas Erwin, Senin (27/5).
Konsekuensi tersebut, lanjut Erwin, adalah kebijakan pembayaran digital yang mumpuni. Maka itu, BI tengah melakukan peta jalan Sistem Pembayaran Indonesia 2025 mendatang yang terdiri dari lima poin.
Persiapan itu terdiri dari integrasi antara perbankan dan perusahaan teknologi berbasis jasa keuangan (financial technology/fintech), digitalisasi perbankan melalui aktivitas pembukaan data perbankan (open banking), dan integrasi keuangan digital ke kegiatan ekonomi.
Selain itu, persiapan aturan perlindungan konsumen dan persaingan usaha antar penyedia jasa keuangan digital, serta aturan mengenai keuangan digital antar negara (cross border).
"Jadi bentuk konsekuensinya adalah banyak policy (kebijakan). Termasuk mengenai stabilitas sistem keuangan, itu juga harus dikaji. Kami perlu meyakinkan semua pihak, bahwa proses penciptaan sistem uang digital tetap in control (dalam kendali)," tutur dia. Agen BandarQ
Sementara itu, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih mengatakan penggunaan transaksi elektronik semakin marak setelah kode QR standar Indonesia (QR Indonesian Standard/QRIS) benar-benar efektif. Ke depan, BI berharap sistem QRIS ini bisa mencontoh Prompt Pay yang berlaku di Thailand, yakni sistem transaksi menggunakan QR code yang sama-sama telah terstandarisasi.
"Jadi bantuan sosial hingga investasi di Thailand itu juga memakai Prompt Pay, pembayaran jadinya bisa dilakukan 24 jam 7 hari seminggu," terangnya.
Ke depan, ia menaksir penggunaan transaksi digital berbasis gawai akan semakin marak lantaran pengguna ponsel pintar di Indonesia juga akan terus meningkat. Selain itu menurut dia pembayaran digital ke depan memiliki banyak manfaat, seperti waktu transaksi yang cepat dan biaya transaksi yang efisien.
"Biaya transfernya juga akan turun, yang tadinya antar bank biaya transfernya Rp6.500 charge-nya bisa turun jadi Rp3.500 tapi kalau semua sudah terintegrasi," jelas dia.
About Leoni Ancella
No comments
Note: Only a member of this blog may post a comment.