Bappenas Targetkan 2024 Sudah Mulai Pindah ke Ibu Kota Baru
Rumah Sahabat - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memprediksi aktivitas pindah ke ibu kota baru dari DKI Jakarta dilakukan pada 2024 setelah pembangunan infrastruktur dasar rampung.
Bambang mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas pemerintahan, perumahan hingga kebutuhan komersial dikerjakan dalam kurun waktu 2022 sampai 2024.
"Harapannya, paling tidak 2024 sudah mulai ada aktivitas pemindahan. Apakah seluruhnya atau sebagian dari Jakarta ke ibu kota baru," kata Bambang di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/5).
Sampai saat ini pemerintah belum memilih wilayah mana yang akan menjadi lokasi ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta. Bambang mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pada tahun ini lokasi ibu kota baru bisa segera ditentukan.
"2019 semua kajian selesai dan ada keputusan," ujarnya.
Bambang menyebut setelah memutuskan lokasi, pemerintah langsung konsultasi dengan DPR untuk menyepakati produk hukum dalam pembangunan ibu kota baru tersebut. Menurutnya, produk hukum ini bisa berupa undang-undang baru atau merevisi aturan yang sudah ada.
Aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Tentunya disiapkan revisi undang-undang dan akan dibahas apakah revisi DKI tadi atau undang-undang baru, 2019 sampai awal 2020," ujarnya.
Bambang melanjutkan sepanjang tahun 2020 pemerintah mulai menyiapkan tanah di lokasi ibu kota baru. Ia menyebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan memastikan status tanah di wilayah ibu kota baru tersebut. Agen BandarQ
"2020 selesaikan juga tata ruang. Kalau sebelumnya HGU, maka harus diubah menjadi wilayah perkotaan tadi," tuturnya.
Bambang menyebut saat ini pihaknya sudah memiliki desain pembangunan ibu kota baru. Meskipun demikian, ia mengatakan desain tersebut akan terus diperbaiki. Dalam desain itu nantin terdapat kawasan inti pusat pemerintahan.
"Paling tidak untuk bisa mulai memindahkan pusat pemerintahan ada berbagai cara. Ada yang pindahnya sekaligus kayak di Putrajaya atau bertahap seperti Sejong," ujar Bambang.
Bambang mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas pemerintahan, perumahan hingga kebutuhan komersial dikerjakan dalam kurun waktu 2022 sampai 2024.
"Harapannya, paling tidak 2024 sudah mulai ada aktivitas pemindahan. Apakah seluruhnya atau sebagian dari Jakarta ke ibu kota baru," kata Bambang di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/5).
Sampai saat ini pemerintah belum memilih wilayah mana yang akan menjadi lokasi ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta. Bambang mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pada tahun ini lokasi ibu kota baru bisa segera ditentukan.
"2019 semua kajian selesai dan ada keputusan," ujarnya.
Bambang menyebut setelah memutuskan lokasi, pemerintah langsung konsultasi dengan DPR untuk menyepakati produk hukum dalam pembangunan ibu kota baru tersebut. Menurutnya, produk hukum ini bisa berupa undang-undang baru atau merevisi aturan yang sudah ada.
Aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Tentunya disiapkan revisi undang-undang dan akan dibahas apakah revisi DKI tadi atau undang-undang baru, 2019 sampai awal 2020," ujarnya.
Bambang melanjutkan sepanjang tahun 2020 pemerintah mulai menyiapkan tanah di lokasi ibu kota baru. Ia menyebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan memastikan status tanah di wilayah ibu kota baru tersebut. Agen BandarQ
"2020 selesaikan juga tata ruang. Kalau sebelumnya HGU, maka harus diubah menjadi wilayah perkotaan tadi," tuturnya.
Bambang menyebut saat ini pihaknya sudah memiliki desain pembangunan ibu kota baru. Meskipun demikian, ia mengatakan desain tersebut akan terus diperbaiki. Dalam desain itu nantin terdapat kawasan inti pusat pemerintahan.
"Paling tidak untuk bisa mulai memindahkan pusat pemerintahan ada berbagai cara. Ada yang pindahnya sekaligus kayak di Putrajaya atau bertahap seperti Sejong," ujar Bambang.
No comments
Note: Only a member of this blog may post a comment.